Hukum di Madrasah

PP No. 22 Tahun 2013 : Tentang Perubahan Kelima Belas Atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS PP No. 53 Tahun 2010 : Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji PP Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian PP No. 14 Tahun 2008 : Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya PP No. 47 Tahun 2008 : Tentang Wajib Belajar PP No. 48 Tahun 2008 : Tentang Pendanaan Pendidikan PP No. 65 Tahun 2008 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil PP No. 55 Tahun 2007 : Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan PP No. 8 Tahun 2006 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PP No. 42 Tahun 2006 : Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf PP No. 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional Pendidikan PP No. 21 Tahun 2004 : Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga PP No. 37 Tahun 2004 : Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik PP No. 54 Tahun 2003 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil PP No. 24 Tahun 1976 : Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

• Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas 2009 dari Dirjend PMPTK Kemendiknas .pdf.html
  
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 30 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas 39 tahun 2009
• Berisi tentang perpanjangan waktu penataan guru dan masih diperbolehkannya guru bersertifikat pendidik mengajar mapel lain selain 6 jtm mapel yang sesuai dengan sertifikatnya. Perpanjangan waktu hanya sampai Desember 2011. Setelah itu guru harus mengajar sesuai sertifikatnya 24 JTM/ Minggu.

• Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2006 tentang tata persuratan
• Berisi tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata persuratan pada Kementerian Agama Pusat, Kanwil, Kankemenag, KUA, MAN, MTsN dan MIN. Aturan ini tidak mengikat pada lembaga pendidikan swasta. MAS, MTsS dan MIS menggunakan aturan yang sudah terbentuk pada AD/ ART yayasan yang dinaunginya.
• Peraturan Menteri Keuangan no 164 tentang tunjangan profesi.pdf
  Berisi bahwa syarat mendapat tunjangan profesi adalah 1. mempunyai sertifikat pendidik, 2. di SK kan pada direktorat jenderal pendidikan islam 3. memenuhi beban kerja sesuai dengan perundangan yang ada, 4. mempunyai NRG dari kemendiknas 
• Edaran sekjen Penataan Guru Non-PNS SJ/774/2009.pdf
  Berisi bahwa guru honorer/ guru tidak tetap yang sudah mengabdi selama minimal dua tahun berhak mendapat SK guru tetap. Satker Negeri MIN/MTsN/MAN juga diperkenankan memberikan SK guru tetap pada GTT diligkungannya. Apakah menyalahi PP 48 tahun 2005? tidak. Karena dalam PP 48 tahun 2005 berisi tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer. Dalam membuat konsideran SK jangan menggunakan PP 48 tahun 2005. gunakan PP 74 tahun 2008 dan Surat Edaran Dirjend ini. bagi yang masih meng SK kan guru GTT di Satker nya harap SK diganti dengan penetapan guru Tetap. Surat edaran dari kemenag kab. kediri tentang ini sudah pernah kita kirim pada januari 2010 tahun lalu
  
• Edaran sekjen 18 juni tahun 2010 penAtaan guru lulus sertifikasi no 927
  Berisi bahwa guru harus ditugaskan sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki 
  
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011
  UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH  DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
• LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL No 2 TAHUN 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 17 JANUARI 2011 KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2010/2011  
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010
  Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2010/2011 
  
  

  • Lampiran-Permendiknas No 46 th 2010[1] Kisi-kisi UN SMP SMA
    

    SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 46 TAHUN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010 
• Permendiknas 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
• Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
• • * Buku panduan BOS Madrasah Negeri 2011
    * Buku panduan BOS Madrasah Swasta 2011
    

    Judul Dokumen	Kategori	Tahun
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan	Peraturan Pemerintah (PP)	2007
    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/P/2007 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan PendidikanDasar dan Menengah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2006
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2006
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untu	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2006
    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan / atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri	Peraturan Pemerintah (PP)	2006
    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan	Peraturan Pemerintah (PP)	2006
    Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah	Peraturan Pemerintah (PP)	2005
    Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Undang-Undang	2005
    Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia	Peraturan Presiden	2005
    Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia	Peraturan Presiden	2005
    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Peraturan Pemerintah (PP)	2005
    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga	Peraturan Pemerintah (PP)	2004
    Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Undang-Undang	2003
    Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen	Keputusan Presiden (Kepres)	2000
    Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/381/97 Tanggal 29 Agustus 1997 Tentang Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Program Keterampilan dan Keagamaan	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
    Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/PP.00.6/J/54/97 Tanggal 10 Januari 1997 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
    Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/488/97 Tanggal 21 November 1997 Tentang Pengaturan Induk KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Madrasah Aliyah Keagamaan Swasta	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
    Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/488/97 Tanggal 21 November 1997 Tentang Pengaturan Induk KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Madrasah Aliyah Keagamaan Swasta	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
    Keputusan Menteri Agama No. 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Guru Tetap Pada Madrasah Negeri di Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1995
    Keputusan Menteri Agama Nomor 18/E/93 Tentang Penugasan Kepada Sub- Direktorat Pendidikan Guru Agama dan BPGA Direktorat Pembinaan Guru Agama Islam untuk Pelaksanaan Sebagian Tugas Pembinaan Guru di Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1993
    Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah Kegamaan	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1993
    Keputusan Menteri Agama Nomor 374 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Kegamaan	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1993
    Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1992 Tentang Pemberian Kuasa Pengalihan Tugas Pegawai dan Guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1992
    Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1991
    Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1990 Tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 1991	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1990
    Keputusan Menteri Agama Nomor 190 Tahun 1990 Tentang Konsultasi SPP-DPP Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan Pendidikan Guru Agama Tahun 1990	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1990
    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah	Peraturan Pemerintah (PP)	1990
    Keputusan Menteri Agama Nomor 136 Tahun 1989 Tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 1990	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1989
    Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1989
    Keputusan Menteri Agama Nomor 335 Tahun 1989 Tentang Uraian Pekerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1989
    Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1988 Tentang Ijazah Madrasah dan PGAN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1988
    Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
    Keputusan Menteri Agama Nomor 193 Tahun 1987 Tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pada Madrasah dan Pendidikan Guru Agama Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
    Keputusan Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 1997 tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Kepala Sekolah Swasta di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama	Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara	1987
    Keputusan Menteri Agama Nomor 193 Tahun 1987 Tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pada Madrasah dan Pendidikan Guru Agama Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
    Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1987 Tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
    Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1985 Tentang Pemberian Wewenang Mengesahkan Salinan Atau Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Tanda Lulus dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Tanda Lulus di Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1985
    Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Ujian Akhir Sekolah-sekolah Agama Negeri Pusat Tahun Ajaran 1985/1986	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1985
    Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
    Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Pendidikan Guru Agama Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
    Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 1980 Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama	Instruksi Menteri Agama (IMA)	1984
    Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
    Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
    Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1978
    Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1978
    Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1976 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1976
    Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan	Undang-Undang	1971
    Keputusan Menteri Agama Nomor 213 Tahun 1970 Tentang Penghentian Penegerian Sekolah/Madrasah2 Swasta dan Pendirian/Pembukaan Sekolah-2/Madrasah Negeri dalam Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1970
    Undang Undang Dasar 1945	Undang-Undang	1945

  • SK Dirjen Pendis 158/2010 ttg beban kerja guru/ pengawas
  • Permendiknas 52 th 2009 ttg Akreditasi RA
  • UAMBN 2010
  • Permendiknas No 20 th 2007 ttg Standart Penilaian
  • PERMENAG 2 th 2008 ttg SI-SKL MADRASAH
  • UU 28 th 2004 & PP 63 th 2008 ttg Yayasan
  • PP No 74 th 2008 ttg Guru
  • Permendiknas No 12 th 2009 ttg Akreditasi
  • UU 14 th 2005 ttg Guru dan Dosen
  • Permendiknas No. 24 th 2007 ttg Standar Sarana Prasarana Madrasah
  • Permendiknas 19 th 2007 ttg Standart Pengelolaan
  • KMA Departemen menjadi Kementerian 
  • Permendiknas 39 th 2009 ttg Beban Kerja Guru dan Pengawas
  • PP 19 th 2005 ttg Standar Pendidikan Nasional
    
  • 
    
  • Peraturan Menag No. 02 Tahun 2008
    TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH
  • STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH IBTIDAIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH TSANAWIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN
  • TABEL STRUKTUR KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH IBTIDAIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH TSANAWIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH
  • STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN
  • Peraturan Menag No. 1 Tahun 2010
    TENTANG PERUBAHAN PENYEBUTAN DEPARTEMEN AGAMA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA
  • Peraturan Menag No. 16 Tahun 2010
    TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH
  
  
• PERATURAN PEMERINTAH
• Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
• Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
• Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
• Penjelasan Atas PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
•  
• Peraturan Presiden
  

  • Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  • Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
  • Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen
  • Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2006 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong
  • Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
   
By :http://mapendakabkediri.blogspot.com/p/produk-hukum.html